PILPRES INDONESIA DAN KONSEP “MERDEKA “DI TANAH PAPUA
| Tokoh Indonesia. FOTO; Ils |
PEMERINTAH dan pelaku
politik praktis Indonesia sudah lama
menjadikan konsep Papua merdeka sebagai issue politik yang tepat guna mereka merebut kekuasaan empuk di Negara
Indonesia. Masalah Papua Merdeka tidak hanya dibicarakan kalangan tertentu di
negara ini, akan tetapi pembahasan panjang hingga di dunia internasional.
Negara Indonesia merdeka, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, sampai tahun-tahun
terakhir, isu ini selalu menjadi sejumlah agenda agar pulau Papua tetap
berintegrasi.
Ada beberapa hal yang harus di ketahui oleh rakyat
Papua, khususnya para politisi Indonesia asal Papua, kalangan kaum tertindas,
para pejuang, kalangan akademisi, bahwa. Isu Papua merdeka selalu dijadikan suatu mof politik untuk
mendapatkan/kemenangan. Sebab mereka merasa bahwa, jika berkampanye dengan agenda isu politik maka
akan menyedot perhatiannya rakyat Papua.
Contohnya beberapa kali Calon gubernur di tanah
Papua, selalu mengedepankan isu Papua merdeka, namun setelah terpilih melupakan
isu yang di jual kepada warga pemilik hak suara. “saya berjuang karena
menggingat tulang-belulang warga sipil Papua yang mati memperjuangkan kemerdekaan,”tutur seorang
calon gubernur periode berjalan ini, di panggung kampannyenya di tanah Papua.
Berbagai adegan politik selalu mengatasnamakan isu
“konsep”papua merdeka oleh orang Papua maupun Pemerintah Indonesia beberapa
tahun belakangan ini. Presiden Indonesia siapapun ataupun gubernur Papua siapa
tidak akan memperjuangkan hak-hak dasar warga sipil Papua sebagai hak asasi
yang mendasar. Sebab itu yang bisa memerdekan Papua adalah orang Papua/warga
sipil sendiri yang memiliki sikap, perilaku, tata karma, dan memahami krakter
dan pengalaman hidup serta sejarah perjuangan orang Papua.
Terkesan banyak orang Papua belum memahami,
mengerti ideology ke-Papua-an, artinya perasaan, jiwa, sikap, warga sipil yang
berkehendak luhur untuk keluar dari cengkreman atau ke-indonesia-an, belum
dipaham baik oleh para elit politik Papua sendiri. Bahkan isu atau kehendak
luhur warga sipil Papua yang murni dan luhur
dijadikan sebagai sebuah isu guna mendapatkan sesuatu.
INDONESIA
PAHAM KELEMAHAN ELIT ORANG PAPUA
Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat Papua (alias
Pepera) tahun 1969, dilaksanakan seluruh persada bumi Papua. Indonesia memahami
karakter orang Papua, bahwa siapa yang di tokohkan berbicara maka seluruh
warganya akan mendengar mereka. Konsep ini sebagai dasar dan mengambil beberapa
orang Papua bawa ke Jakarta untuk menentukan penetuan itu. Disana (Batavia),
tidak dilaksanakan demokrasi penentuan atau one man one food, tetapi disodorkan
dengan sejumlah material untuk meredam.
Proses pembangunan dan pemerintah di tanah Papua
terus berjalan, tak kalah isu kemerdekaan diwarnai dengan berbagai aksi Papua
merdeka dilaksanakan dimana-mana bahkan di tingkat internasional. Tanpa
mementingkan pentingnya harga diri manusia Papua, para pimpinan pemerintah dan elit politik di
tanah Papua menerima tawaran kedua yakni menerima Otonomi khusus[UU Otsus].
Salah satu cara pemerintah Indonesia, dalam UU tersebut membahas tentang
Majelis Rakyat Papua [MRP]. Dalam posisi dan kedudukan MRP membahas sejumlah
hak-hak dasar rakyat Papua namun semua
terbungkam, karena kepentingan. “ya Indonesia menjadi UU Otsus dan MRP sebagai
tameng untuk membujuk 45 orang MRP itu.
Dianggap UU Otsus tidak mampu meredam isu politik
[konsep merdeka], maka cara ketiga yang di lakukan pemerintah Indonesia guna
mempetahankan Papua dalam bingkai Kesatuan Indonesia adalah dengan materi Unit
Percepatan Pembangunan Papua dan Barat [UP4B]. program inipun tujuannya sama,
maka cara lain di tempuh untuk meredam konsep”Merdeka” adalah Otonomi Plus.
Empat cara ini tujuannya sama.
Berangkat dari beberapa aspek kelemahan elit
politik orang Papua, maka saya simpulkan bahwa,
Konsep ‘Merdeka” berada dan
terjepit antara 4 tahapan bentuk penjajahan, atau saya sering menyebutnya; PEPERA
pertama, tahun 1969, PEPERA kedua UU OTSUS dan MRP, PEPERA ke-tiga UP4B, dan
PEPEPRA ke-empat adalah OTONOMI PLUS.
Selanjutnya, kembali
soal pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode mendatang,
mau mengatakan bahwa semua calon akan mengkampanyekan isu “KONSEP PAPUA
MERDEKA”, merupakan isu politik yang subur guna meraup perhatian rakyat Papua.
Antara para calon presiden yang digembar gemburkan orang Papua tidak bisa
mengatakan dia baik atau si dia akan memerdekakan rakyat Papua. Contohnya
PRABOWO… adalah komandan Kopasus dan
pencetus operasi militer di tanah Papua dan Aceh. Sekian ribuh nyawa warga
sipil Papua hilang dalam operasi militernya.
JOKOWI, adalah anak emas dari
Bung Karno dan Bung HATTA, maka
nasionalisme Papua tidak ada dalam benak JOKOWI, yang ada hanyalah
konsep MENG-INDONESIA_kan PAPUA sebagai bagian dari NKRI. Sama juga dengan capres yang lain.
Di akhir artikel ini
mau mengatakan ada dua hal yakni; [1], yang bisa memerdekan Papua adalah orang
Papua sendiri atas perjuangannya, [2]. Untuk mewujudkan konsep “MERDEKA”sebagai
ideology bangsa Papua maka jangan cepat percaya atas isu kampanye yang beragendakan “konsep Papua Merdeka”.
Category: OPINI, PEMBANGUNAN
0 komentar